Koranradarseluma.net - Entah apa yang terjadi sehingga Monitoring Center for Prevention (MCP) serta Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 di Kabupaten Seluma justru menurun. Padahal tahun 2023 MCP Seluma sempat tinggi dan tahun 2024 nomor tiga dari bawah. Begitu juga SPI yang tahun 2024 juga menurun. Ini tidak bagus bagi daerah yang punya riwayat kepala daerahnya pernah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melihat angka itu, integritas dalam implementasi pencegahan korupsi di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Seluma masih harus ditingkatkan secara menyeluruh.
Terkait dengan hal ini Inspektur Daerah Marah Halim enggan memberikan komentarnya. Dan tidak membalas pesan meskipun sudah menerimanya.
Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seluma H Hadianto, SE, MM, M.Si sudah mengeluhkan MCP dan SPI Kabupaten Seluma masih sangat rendah. Bahkan untuk MCP saat ini peringkat empat terakhir di Provinsi Bengkulu. Padahal tahun lalu, MCP Kabupaten Seluma paling tinggi di Provinsi Bengkulu.
Sekda menjelaskan bahwa SPI merupakan skor yang menunjukkan persepsi baik dari pihak internal maupun eksternal instansi terkait dengan pelaksanaan pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan instansi (penilaian pada level output). Sedangkan, MCP memetakan capaian target atas upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan pemerintah daerah (penilaian pada tahap input). Jika SPI lebih rendah dibandingkan MCP maka upaya pencegahan korupsi masih belum dirasakan oleh stakeholder baik internal maupun eksternal.
Seperti yang diketahui MCP Korsupgah KPK memiliki 8 area intervensi, yaitu Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.