Putusan Kasasi Kasus OTT Keluar, MA Tolak Kasasi Terpidana dan JPU

Reporter: tri suparman |

Editor: Erlin Marfiansya |

Senin , 29 Apr 2024 - 08:55

Kejaksaan negeri seluma--radarseluma.bacakoran.co

Bacoan Jemo Kito - Masih ingatkah kasus Pungutan liar (Pungli), dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan (Nakes) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kejaksaan Negeri Seluma melibatkan Terpidana Cucu Wibowo, S Ikom alias Bowo (37) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Pegawai di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Seluma.

Pada saat ini, Kejaksaan Negeri Seluma telah menerima hasil putusan Kasasi yang telah dilakukan oleh Terpidana dan juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Seluma ke Mahkamah Agung (MA).

"Untuk Kasasi dari Mahkamah Agung saat ini telah keluar dan telah kita terima. Atas upaya pengajuan Kasasi yang dilakukan oleh terpidana dan juga JPU ke Mahkamah Agung," sampai Kajari Seluma, Wuriadi Paramitha, SH MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Gufroni, SH MH saat dikonfirmasi Radar Seluma.

Dikatakan Gufroni, dari hasil upaya Kasasi yang telah diajukan oleh terpidana dan juga JPU Kejaksaan Negeri Seluma. Dalam kasus Pungli dalam penerbitan SK PPPK tenaga kesehatan (Nakes) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.

Upaya Kasasi dari Terpidana dan juga JPU Kejaksaan Negeri Seluma ditolak oleh Mahkamah Agung.

Dimana, Mahkamah Agung menetapkan putusan Banding. Yakni, terpidana Cucu divonis lebih ringan dari vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A.

Yakni, dengan hukuman 1 tahun penjara denda Rp 50 juta Subsider 6 bulan kurungan penjara.

putusan kasasi kasus ott keluar, ma tolak kasasi terpidana dan jpu                             
bacoan jemo kito - masih ingatkah kasus pungutan liar (pungli), dalam penerbitan surat keputusan (sk) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tenaga kesehatan (nakes) dinas kesehatan kabupaten seluma. 
dalam operasi tangkap tangan (ott) kejaksaan negeri seluma melibatkan terpidana cucu wibowo, s ikom alias bowo (37) seorang aparatur sipil negara (asn) selaku kabid pengadaan pemberhentian dan informasi pegawai di kantor badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten seluma.
 
pada saat ini, kejaksaan negeri seluma telah menerima hasil putusan kasasi yang telah dilakukan oleh terpidana dan juga jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri seluma ke mahkamah agung (ma).
 
"untuk kasasi dari mahkamah agung saat ini telah keluar dan telah kita terima. atas upaya pengajuan kasasi yang dilakukan oleh terpidana dan juga jpu ke mahkamah agung," sampai kajari seluma, wuriadi paramitha, sh mh melalui kasi pidsus, ahmad gufroni, sh mh saat dikonfirmasi radar seluma.
baca juga:masuk penjaringan pan, nama billy sunardi muncul di bursa pilkada seluma
baca juga:rekrut baru, bawaslu tunggu existing 37 panwascam
dikatakan gufroni, dari hasil upaya kasasi yang telah diajukan oleh terpidana dan juga jpu kejaksaan negeri seluma. dalam kasus pungli dalam penerbitan sk pppk tenaga kesehatan (nakes) dinas kesehatan kabupaten seluma.
upaya kasasi dari terpidana dan juga jpu kejaksaan negeri seluma ditolak oleh mahkamah agung.
 
dimana, mahkamah agung menetapkan putusan banding. yakni, terpidana cucu divonis lebih ringan dari vonis majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri bengkulu kelas i a.
yakni, dengan hukuman 1 tahun penjara denda rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.
 
"putusan kasasi dari mahkamah agung. kasasi dari jpu maupun terpidana cucu ditolak. putusan yang berlaku putusan banding. terpidana dihukum dengan hukuman 1 tahun penjara denda rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan penjara," tegas gufroni.
 
gufroni juga menambahkan, usai keluarnya putusan kasasi dari mahkamah agung. terpidana cucu wibowo, beberapa hari yang lalu. telah melakukan pembayaran pidana denda sebesar rp 50 juta. pembayaran pidana denda diserahkan oleh keluarga terpidana ke kejaksaan negeri seluma. sebelum akhirnya pidana denda terpidana cucu wibowo langsung disetorkan ke kas negara, melalui bank syariah cabang tais.
 
"terpidana telah melakukan pembayaran denda sebesar rp 50 juta. sehingga terpidana tidak menjalani subsider," tegasnya.
 
untuk diketahui, upaya pengajuan kasasi dilakukan. atas upaya banding yang dilakukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya ke pengadilan tinggi bengkulu. dimana dalam upaya banding tersebut, banding terbukti hanya saja hasil banding hukumna terdakwa lebih ringan dari vonis majelis hakim pengadilan tipidkor bengkulu. yakni, 1 tahun penjara denda rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.
 
sedangkan pada sidang agenda pembacaan putusan terhadap terdakwa cucu wibowo sebelumnya. terdakwa cucu wibowo dinyatakan terbukti bersala oleh ketua majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri bengkulu kelas i a. bahkan, terdakwa cucu wibowo dijatuhkan vonis hukuman lebih tinggi dari tuntutan jpu kejaksaan negeri seluma.
yakin dengan vonis hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar rp 200 juta subsider 3 bulan penjara.
 
terdakwa cucu wibowo diketahui terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerbitan surat keputusan (sk) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tenaga kesehatan (nakes) dinas kesehatan kabupaten seluma, dalam operasi tangkap tangan (ott) kejaksaan negeri seluma.
 
vonis yang dijatuhkan oleh ketua majelis hakim pengadilan negeri tipidkor pada pengadilan negeri bengkulu kelas i a. lebih tinggi dari tuntutan yang sebelumnya telah diberikan oleh jpu kejaksaan negeri seluma sebelumnya. dimana pada sidang agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa sebelumnya. terdakwa dituntut oleh jpu dengan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa. dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.
 
sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 23 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 53 ayat (1) kuhp sesuai dakwaan lebih subsidair penuntut umum.
 
diketahui, jika terdakwa terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi pungli dalam penerbitan sk pppk nakes dalam ott yang dilakukan kejaksaan negeri seluma, pada selasa (10/4) yang lalu.
 
sekedar mengingatkan, kronologi penangkapan terhadap tersangka didasari oleh laporan masyarakat pada tanggal 5 april yang lalu terkait adanya pungutan sebesar rp 300 ribu per calon pppk untuk mengurus pengambilan sknya. karena dari 193 pppk tenaga kesehatan yang lulus tersebut, hingga saat ini belum menerima sk. setelah dikumpulkan sebesar rp. 27 juta oleh na selaku ketua koordinator dan cv selaku bendahara, mereka bermaksud mendatangi cucu wibowo selaku kabid pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai bkpsdm seluma pada senin (10/4) untuk menyetor uang tersebut karena cucu menjanjikan akan mempermudah percepatan penerimaan sk. 
 
karena saat itu cucu ada tamu, akhirnya na berniat kembali ke dinas kesehatan kabupaten seluma. namun saat dijalan na berhasil diamankan oleh tim kejaksaan negeri seluma termasuk semua barang buktinya yang di letakkan di dalam tas berwarna hitam. serta lima unit handphone yang telah disita.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 30 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan