Kecolongan Soal Dana Fiskal Stunting, Dewan Seluma Tak Bergeming

Reporter: tri suparman |

Editor: EMA |

Senin , 05 Feb 2024 - 18:44

Ketua dprd seluma, Nofi--radarseluma.bacakoran.co

kecolongan soal dana fiskal stunting, dewan seluma tak bergeming                             
pematang aur - jelang akhir jabatan dan mendekati pelaksanaan pemilihan legislatif pada tanggal 14 februari 2024 mendatang. sebanyak 30 orang anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten seluma terlihat tidak memiliki peran maksimal lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. fungsi dalam pengawasan terhadap program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah seakan tidak lagi diprioritaskan.
 
salah satunya termasuk dalam pengawasan atas dugaan penyelewengan dana isentif fiskal stunting sebesar rp 5,7 miliar yang diterima oleh pemerintah kabupaten (pemkab) seluma pada akhir tahun 2023 yang lalu. dimana dprd kabupaten seluma terlihat tidak melakukan upaya apapun terkait hal ini.
ketua dprd sebelumnya hanya meyebut kecolongan dan tidak mengetahui akan alokasi dan realisasi dana yang diterima dari kemenkeu tersebut. dan mengakui bahwa dirinya tidak pernah membahasnya di badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah.
baca juga:mantan bupati seluma ajak masyarakat kawal aph usut tuntas kasus dugaan penyelewengan dana stunting rp 5,7 mil
baca juga:opd mulai 'nyanyi' akui adanya spj fiktif pada realisasi dana stunting 2023
ketua dprd kabupaten seluma, nofi eriyan andesca, s.sos sekaligus ketua banggar sebelumnya sempat merencanakan, untuk melakukan rapat dengar pendapat (rdp) terkait masalah ini dengan tapd dan opd terkait. hanya saja, hingga detik ini tidak kunjung terwujud. meskipun sejak awal tidak ada pembahasan di dprd terkait dana stunting ini. melainkan hanya ada berita acara saja yang diserahkan ketua tapd ke dprd.
 
"anggota kita masih sibuk kampanye. jadi belum bisa kita laksanakan rdp ini," ujarnya.
 
diketahui, jika dprd mempunyai fungsi pengawasan terhadap program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah. banyak dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi, akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif ini.
 
"tetap kita laksanakan rdp, paling habis pemilu ini. kita akan pertanyakan ke tapd terkait dana isentif fiskal stunting yang sedang dilidik aph ini," sampainya.
baca juga:puskaki sebut, dugaan penyelewengan insentif fiskal stunting terencana dan terstruktur
terkait dana isentif fiskal stunting ini, ketua dprd kabupaten seluma mengakui tidak pernah dilakukan pembahasan. namun dirinya mengaku mengetahui jika pemkab seluma telah menerima anggaran dana tersebut.
 
"pak sekda saat itu datang menyerahkan berita acara untuk ditandatangani, bahwa dana stunting ini akan direalisasikan tahun 2024 ini. ternyata kenyataannya dana itu direalisasikan tahun 2023. di sini kami kecolongannya," kata nofi.
 
dirinya menegaskan ke depan pengawasan terhadap program dan kebijakan yang dilaksanakan pemkab seluma akan diperketat. sehingga program yang dilaksanakan dengan uang negara tersebut terlaksana sebagaimana mestinya. 
 
"ke depan kita akan perketat pengawasan ini. kami tidak mau lagi kecolongan, apalagi terkait anggaran. semua harus transparan dan dilakukan pembahasan di dprd seluma," pungkasnya.(ctr)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 19 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan