Nasdem, Sebut Muzani Jadi Ketua MPR, Bukan Hasil Tukar Guling Kursi Menteri

Reporter: Bacakoranradarseluma |

Editor: Erlin Marfiansya |

Sabtu , 26 Oct 2024 - 10:31

Nasdem--radarseluma.bacakoran.co

Koranradarseluma.net - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor B Laiskodat menegaskan pemilihan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR periode 2024-2029 dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antara fraksi. Menurut dia, tidak ada tukar guling kursi Ketua MPR dengan kursi menteri kabinet Prabowo-Gibran.

"Proses pemilihan tersebut sejalan dengan ketentuan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan aturan teknis dalam peraturan MPR yang intinya mengedepankan musyawarah mufakat," ujar Viktor dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Selain itu, kata Viktor, mekanisme pemilihan ketua MPR sudah sejalan dengan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (11).

"Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, pemilihan ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat atau dipilih dengan cara pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua MPR dalam sidang paripurna," terang Viktor.

Viktor pun meminta Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan pimpinan partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk hati-hati dalam melontarkan pernyataan sehingga tidak mengganggu dan mengusik soliditas koalisi. Menurut dia, partai politik koalisi hendaknya senantiasa menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam menyukseskan kebijakan dan program pembangunan yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kekompakan dan kerja sama serta soliditas adalah kunci bagi koalisi dalam merealisasikan visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan," pungkas Viktor.

Sebelumnya, Bahlil mengakui adanya proses negosiasi politik antara Golkar dan Gerindra terkait kursi Ketua MPR dan jatah kursi di kabinet pemerintahan Prabowo. Dia menjelaskan awalnya, jatah Golkar di kabinet hanya lima kursi menteri. Namun, kesepakatan mengenai kursi Ketua MPR dengan Gerindra menjadi faktor pembeda.

"Jatah kita waktu itu kan lima. Saya sekarang karena sudah terjadi saya buka saja," ujar Bahlil dalam sambutannya di hadapan para kader pada tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar di kantor DPP Golkar.

nasdem, sebut muzani jadi ketua mpr, bukan hasil tukar guling kursi menteri                            koranradarseluma.net - ketua fraksi partai nasdem dpr viktor b laiskodat menegaskan pemilihan sekretaris jenderal partai gerindra ahmad muzani sebagai ketua mpr periode 2024-2029 dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antara fraksi. menurut dia, tidak ada tukar guling kursi ketua mpr dengan kursi menteri kabinet prabowo-gibran.
"proses pemilihan tersebut sejalan dengan ketentuan uu tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd (uu md3) dan aturan teknis dalam peraturan mpr yang intinya mengedepankan musyawarah mufakat," ujar viktor dalam keterangannya kepada wartawan, kamis (24/10/2024).
selain itu, kata viktor, mekanisme pemilihan ketua mpr sudah sejalan dengan peraturan majelis permusyawaratan rakyat nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia pasal 19 ayat (1) sampai ayat (11).
"peraturan mpr nomor 1 tahun 2024 menyatakan, pemilihan ketua mpr dilakukan secara musyawarah mufakat atau dipilih dengan cara pemungutan suara oleh seluruh anggota mpr dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua mpr dalam sidang paripurna," terang viktor.
viktor pun meminta ketua umum golkar bahlil lahadalia dan pimpinan partai koalisi pemerintahan prabowo-gibran untuk hati-hati dalam melontarkan pernyataan sehingga tidak mengganggu dan mengusik soliditas koalisi. menurut dia, partai politik koalisi hendaknya senantiasa menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam menyukseskan kebijakan dan program pembangunan yang diusung pemerintahan prabowo-gibran.
"kekompakan dan kerja sama serta soliditas adalah kunci bagi koalisi dalam merealisasikan  visi dan misi pemerintahan prabowo-gibran lima tahun ke depan," pungkas viktor.
sebelumnya, bahlil mengakui adanya proses negosiasi politik antara golkar dan gerindra terkait kursi ketua mpr dan jatah kursi di kabinet pemerintahan prabowo. dia menjelaskan awalnya, jatah golkar di kabinet hanya lima kursi menteri. namun, kesepakatan mengenai kursi ketua mpr dengan gerindra menjadi faktor pembeda.
"jatah kita waktu itu kan lima. saya sekarang karena sudah terjadi saya buka saja," ujar bahlil dalam sambutannya di hadapan para kader pada tasyakuran hut ke-60 partai golkar di kantor dpp  golkar.

Tag

Share