Anggaran Hanya Rp 64 Miliar, Natalius Pigai Diminta Fokus Penataan Organisasi Kementerian HAM

Koranradarseluma.net - Menteri HAM Natalius Pigai diminta mengoptimalkan anggaran kementerian Rp 64 miliar untuk melakukan penataan organisasi kelembagaan.

Menurut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya, hal tersebut penting karena Kementerian HAM termasuk kementerian baru yang penataan organisasi sebelum bekerja merealisasikan program Prabowo-Gibran di bidang HAM.

"Kalau kami melihat, yang paling penting adalah proses institusionalisasi. Itu yang paling mendesak. Kenapa? ini kan pendekatan bernegara, bukan pendekatan LSM ini kan. Jadi tentu satu, penempatan sumber daya manusia. Bagaimana pengorganisasian lembaga, itu menjadi sangat penting," ujarnya di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Selain itu, kata Willy, anggaran tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal tugas dan fungsi Kementerian HAM ini. Apalagi, kata dia, selama ini sudah ada Komnas HAM sehingga masyarakat tidak bingung dengan keberadaan Kementerian HAM dan Komnas HAM.

"Sembari juga berbicara, sosialisasi dari keberadaan kementerian sendiri, apa yang menjadi domain kementerian, apa yang menjadi domain dari Komnas HAM. Kita ada Komnas, pak. Teman-teman jangan lupa itu. Itu spiritnya sudah lama sekali," urainya.

Willy mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang sudah membentuk Kementerian HAM. Kementerian HAM bisa menjadi spirit dari proses bernegara.

Apalagi, kata dia, makna HAM luas mulai dari hak sipil dan politik (sipol) sampai ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Terkait hal itu, menjadi relevan Natalius Pigai minta tambahan anggaran mencapai Rp 20 triliun.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyoroti anggaran kementeriannya yang hanya mendapatkan jatah Rp 64 miliar. Menurut Pigai, anggaran tersebut tidak cukup merealisasikan visi-misi presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar terhadap HAM.

"Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM, berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu. Dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, enggak bisa, tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden Prabowo Subianto," ujar Pigai di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).