Konsultasi Publik Penentuan Arah Kebijakan Pembangunan

 

BENGKULU SELATAN - Pengambilan keputusan di tingkat Pemerintahan Daerah membuka ruang bagi publik untuk memberikan pandangan, masukan serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Sebab penting adanya forum konsultasi publik dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

 

Wakil bupati Bengkulu Selatan,Rifa'i Tajudin,S.Sos mengatakan, dalam menentukan arah dan kebijakan sebuah perencanaan pembangunan. Menyusun sebuah dokumen perencanaan Kabupaten penting untuk dilakukan yang kemudian nanti akan berkaitan dengan proses lain, diantaranya menampung aspirasi masyarakat melalaui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

BACA JUGA:Terkait Dugaan Pencemaran PT AIP, DLH Seluma Siap Dipanggil Polisi

"Dengan melibatkan masyarakat, menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan,"ungkap Rifa'i.

 

Oleh sebab itu, diperlukan bahan-bahan dan masukan dari Bapak/Ibu terkait dengan beberapa hal yang mungkin selama ini belum mendapat perhatian atau belum optimal dilakukan yang punya keterkaitan erat dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.

 

"Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan memberikan legitimasi kepada kebijakan yang dihasilkan. Melibatkan masyarakat sejak awal dapat membantu mencegah atau mengatasi konflik yang mungkin muncul akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan atau pandangan publik,"gumam Rifa'i.

 

Maka dari itu pelaksanaan konsultasi publik dalam RKPD 2025 adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara inklusif, demokratis, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat.

 

"Konsultasi publik intinya adalah penentuan arah kebijakan pembangunan,"demikian Rifa'i.(yes)