Karyawan Perusahaan, Wajib Ditanggung BPJS

Reporter: Eldo Fernando |

Editor: Erlin Marfiansya |

Senin , 02 Sep 2024 - 18:37

Pencari kerja bisa urus kartu kuning ke Disnakertrans--radarseluma.bacakoran.co

karyawan perusahaan, wajib ditanggung bpjs                            koranradarseluma.net - kepala disnakertrans kabupaten seluma, rijono melalui kabid ketenagakerjaan, endang tri hastoti, s.ip menjelaskan bagi pekerja atau karyawan di perusahaan khususnya dilingkup daerah kabupaten seluma harus pastikan masuk di bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan.
 
apabila belum terdaftar, bisa langsung konsultasi ke pihak perusahaan, ataupun bisa berkonsultasi ke disnakertrans kabupaten seluma, pihaknya siap memfasilitasi dan memberi penjelasan.
 
 
" memang iya ,pekerja atau karyawan yang belum terdaftar bpjs harus segera diurus, agar bisa terdaftar baik itu bpjs kesehatan maupun ketenagakerjaan" singkat endang, rabu,(2/9).
 
namun hasil pengecekan ke lapangan belum ditemukan karyawan yang tidak memiliki bpjs kesehatan, apabila memang ada akan segera ditindaklanjuti, dan sementara ini laporan yang masuk ke disnakertrans kabupaten seluma juga belum menerima laporan.
 
 
" pastinya kalau ada laporan kami akan bertindak, dan siap menerima konsultasi atau laporan pekerja yang memang belum terdaftar. kami akan mengecek terdahulu kebenarannya" sampainya.
 
bpjs karyawan ditujukan untuk memberi jaminan kesehatan dan jaminan hari tua kepada seorang pekerja dan harus disediakan oleh setiap pemberi kerja.
 
kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan setiap karyawannya ke dalam program jaminan kesehatan milik pemerintah ini telah dikukuhkan sejak tahun 2015.
 
berdasarkan, undang undang no. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) ini mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan para pekerja sebagai peserta program kesehatan milik pemerintah.
 
semua pekerja, mulai dari karyawan tetap, pekerja lepas, dan pekerja asing yang telah bekerja selama minimal 6 bulan di indonesia juga termasuk sebagai pegawai yang wajib diberikan tunjangan jaminan kesehatan bpjs.
 
pemerintah mengundangkan undang-undang bpjs. uu no. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (uu bpjs) diundangkan sebagai pelaksanaan ketentuan uu sjsn pasal 5 ayat (1) dan pasal 52 ayat (2) pasca putusan mahkamah konstitusi atas perkara no. 007/puu-iii/2005.
 
pada uu bpjs ini pemerintah membentuk dua bpjs yaitu bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan.
 
bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor di ibu kota negara ri. bpjs sendiri dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Seluma 3 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan