MCP 2023 Seluma, Paling Tinggi
![](https://radarseluma.bacakoran.co/upload/c9e74599ca3948c3ceecfdc62630a563.jpg)
KPK--radarseluma.bacakoran.co
Radarseluma.bacakoran.co - Pada tahun 2023 lalu Kabupaten Seluma tertinggi nilai capaian Monitoring Center for Prevention (MCP).
Capain yang sebelumnya dengan persentase 57% sekarang sudah meningkat ke 73%. Nilai Kabupaten Seluma saat itu mengalahkan nilai Kota Bengkulu hanya berbeda koma saja.
MCP sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
"Secara total capaian MCP Seluma terbaiklah. Di Provinsi Bengkulu," kata Uding Juharudin
Kepala Satuan Tugas (Satgas) koordinasi dan supervisi KPK wilayah I Bengkulu, kemarin.
BACA JUGA:Lakalantas, Pengendara Sepeda Listrik Luka Berat
BACA JUGA:Disfungsi Ereksi, Jony Lemah,.? Ini Jenis Obat Yang Bisa Kamu Temukan di Apotek
Seperti yang diketahui MCP Korsupgah KPK memiliki 8 area intervensi, yaitu Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.
Pemkab Seluma optimis tahun ini nilai MCP Kabupaten Seluma akan mengalami peningkatan. Terlebih seluruh OPD sudah mulai melakukan input.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai daerah dengan jumlah terbanyak dalam hal penyelamatan aset.
Pemkab setempat telah berhasil menerbitkan sertifikat aset lahan sebanyak 101 persil. Jumlah yang banyak jika dibandingkan dengan daerah lain. Namun mengingat ada 8 intevensi KPK maka keberhasilan tersebut tidak cukup membuat Kabupaten Seluma baik.
8 area itu meliputi, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.
Salah satunya yang masih lemah adalah soal APIP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perencanaan Penganggaran.