Tolak Dikaitkan, Pimpian DPRD Seluma Sebut Terdakwa Tak Pernah Koordinasi Soal Anggaran Operasional DPRD

tolak dikaitkan, pimpian dprd seluma sebut terdakwa tak pernah koordinasi soal anggaran operasional dprd   bacoan jemo kito - sidang lanjutan terhadap ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi pada belanja operasional sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten seluma tahun 2021. yang diagendakan pada kamis (2/5) dengan sidang agenda pemeriksaan terhadap saksi-saksi. terlihat jaksa penuntut umum (jpu) menghadirkan unsur pimpinan dprd kabupaten seluma. yakni, ketua dprd kabupaten seluma, nofi eriyan andesca, ssos. wakil ketua (waka) i, sugeng zonrio, sh. dua anggota komisi, burman siswandi, ssos dan tenno heyka, ssos mm. serta nuwaini selaku pptk perjalanan dinas tahun 2021 pada sekwan kabupaten seluma. bahkan sekretaris dewan (sekwan) kabupaten seluma, deddy ramdhani, se m se ma juga diperiksa. dalam sidang yang digelar di ruang sidang pengadilan negeri tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri bengkulu kelas i a. terdapat fakta menarik. dimana, dari keterangan saksi yang dihadirkan jpu. bahwa terdakwa tidak pernah berkoordinasi terkait penggunaan anggaran belanja rutin di sekretariat dprd kabupaten seluma. baca juga:berikut 30 calon terpilih anggota dprd seluma, hasil penetapan kpu seluma baca juga:dua keluarga ajukan adopsi, bayi laki-laki itu diberi nama muhammad saka "kami mengetahui ada permasalahan terhadap anggaran operasional ini. setelah muncul pemberitaan dari media. karena baik pak plt sekwan,   bendahara, maupun pptk tidak pernah berkoordinasi dengan kami pimpinan terkait ini," kata ketua dprd kabupaten seluma, nofi eriyan andesca, ssos pada saat persidangan.   hal yang sama juga diungkapkan oleh waka i dprd kabupaten seluma, sugeng zonrio, sh yang juga mengatakan. jika pimpinan dprd kabupaten seluma dan juga anggota hanya diberitahu oleh pihak sekretariat. jika ada temuan bersifat temuan pribadi. seperti perjalanan dinas, reses dan kegiatan lainnya. "kalau terkait pengolaan anggaran di sekretariat, kami tidak mengetahui. terdakwa berkoordinasi jika ada temuan yang bersifat perorangan untuk anggota dprd. selain dari itu, tidak ada pemberitahuan maupun pembahasan," terang sugeng saat persidangan. sementara itu, sekretaris dprd kabupaten seluma, deddy ramdhani, se m se ma dalam persidangan mengatakan. jika semua temuan di tahun 2021 tersebut telah ditindaklanjuti sesuai lhp yang dikeluarkan oleh badan pemeriksaan keuangan (bpk) perwakilan bengkulu.   "kebetulan saat perkara ini terjadi saya belum menjabat sekwan. karena saya dilantik tahun 2022. namun terkait temuan di tahun 2021, semua sudah saya ditindaklanjuti,"  ujarnya deddy.   menanggapi keterangan saksi yang dihadirkan oleh jpu. ketiga terdakwa membenarkan dan tidak membantah. sehingga ketua majelis hakim langsung menutup sidang. hakim memberikan kesempatan kepada ketiga terdakwa untuk menghadirkan saksi meringankan di agenda sidang berikutnya.   dalam sidang tersebut diketahui jika jpu telah menjadwalkan untuk menghadirkan 10 saksi. selain unsur pimpinan dprd kabupaten seluma, sekwan dan juga pptk. terdapat juga saksi dari feronika selaku pegawai lppm larawati (lppm stia lppn padang), riki agusta wiraswasta, rizki  hingga dua dari awak media yang juga akan dihadirkan dalam agenda sidang. yakni, adi sumarta dari media mata rakyat dan robi maryono dari kepala biro media online dan cetak sidik kasus.   adapun ketiga terdakwa yakni. m husni selaku mantan plt sekretaris dprd (sekwan) kabupaten seluma 2021. rahmad efendi selaku mantan bendahara dprd seluma. serta salamun selaku mantan pptk dprd kabupaten seluma. dalam sidang sebelumnya, ketiga terdakwa dikenakan pasal berlapis oleh tim jpu kejaksaan negeri seluma, atas perbuatan yang telah dilakukan oleh ketiga terdakwa.   dimana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh ketiga terdakwa. terdakwa dikenakan dakwaan pasal berlapis oleh tim jpu kejaksaan negeri seluma. ketiga terdakwa dikenakan dakwaan yang sama. yakni dikenakan dakwaan primair pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 atau kedua pasal 9 dan pasal 18 ayat 1 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.   pada pelaksanaan sidang, terlihat para terdakwa juga didampingi oleh penasehat hukum nya. usai pembacaan dakwaan, agenda sidang kembali ditunda pada minggu depan. yakni dengan agenda pemeriksaan para saksi.   sesuai dengan dakwaan yang telah didakwa oleh tim jpu kejaksaan negeri seluma. para terdakwa terancam hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. serta denda paling sedikit rp 200 juta dan paling banyak rp 1 miliar.   diketahui sebelumnya, kejaksaan negeri seluma telah menetapkan tiga orang tersangka yang bertanggungjawab, atas kn yang muncul dalam pengusutan dugaan korupsi pada dana belanja rutin, pada anggaran setwan seluma tahun anggaran 2021 lalu. penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya jaksa melakukan pemeriksaan panjang yang melibatkan hingga 143 saksi, baik dijajaran internal maupun eksternal setwan seluma.   dari total rp 1,5 miliar kn yang didapat, berasal dari 11 item belanja rutin, diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin.

Tag

• # kasus rutin dprd
• # terdakwa kasus operasional dprd
• # pimpian dprd seluma sebut terdakwa tak pernah koordinasi soal anggaran operasional dprd
• # tolak dikaitkan
• # sidang

Share

• 
• 
• 
• 
•