Dalami Anggaran Insentif Fiskal Stunting, Bukan Hanya Pengelola, Pihak Ketiga juga Diperiksa Jaksa

Reporter: tri suparman |

Editor: Erlin Marfiansya |

Kamis , 02 May 2024 - 09:36

Jaksa terus dalami dugaan penyelewengan dana fiskal Stunting--radarseluma.bacakoran.co

dalami anggaran insentif fiskal stunting, bukan hanya pengelola, pihak ketiga juga diperiksa jaksa                             
bacoan jemo kito - kejaksaan negeri seluma hingga saat ini terus melakukan pendalaman, dalam pengusutan penyelidikan (lid) dugaan penyelewengan anggaran dana insentif fiskal stunting rp 5,7 miliar yang diterima oleh pemerintah kabupaten (pemkab) seluma pada tahun 2023 yang lalu.
hal tersebut terlihat dengan pemanggilan terhadap beberapa organisasi perangkat daerah (opd) penerima anggaran insentif fiskal stunting yang terus dilakukan oleh tim penyidik pidana khusus (pidsus) kejaksaan negeri seluma.
sebelumnya tim penyidik pidsus kejaksaan negeri seluma telah melakukan pemanggilan terhadap kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten seluma, sumiati, se mm. serta kabid anggaran edi sustiono dan kabid pembendaharaan, ismanto. pada senin (22/4) yang lalu.
pada kamis (2/5) tim penyidik pidsus kejaksaan negeri seluma kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak ketiga di dalam pengelolaan anggaran insentif fiskal stunting.
untuk dimintai keterangan atau klarifikasi atas tahapan penyelidikan yang masih dilakukan oleh pihak kejaksaan negeri seluma.
baca juga:kajari sebut tapd paling bertanggungjawab, dalam kasus dugaan penyelewengan stunting
baca juga:sudah 5 meninggal dunia, dbd seluma capai 215 kasus, terbanyak di talang tinggi 
"besok (hari ini, red). kamis (2/5), kita telah menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak ketiga dalam pengelolaan anggaran insentif fiskal stunting," sampai kajari seluma, wuriadi paramitha, sh mh melalui kasi pidsus, ahmad gufroni, sh mh saat dikonfirmasi radar seluma.
 
dikatakan gufroni, adapun pihak-pihak ketiga yang telah diagendakan pemanggilan tersebut yakni. pihak-pihak ketiga terkait dengan pengelolaan anggaran insentif fiskal stunting di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten seluma. serta, terkait dengan pengelolaan anggaran insentif fiskal stunting di dinas kesehatan (dinkes) kabupaten seluma.
 
"kita masih akan memintai keterangan terhadap para pihak-pihak ketiga. kita lihat besok (hari ini, red) siapa-siapa yang terlebih dahulu kita mintai keterangan," tegasnya.
 
diketahui, jika dalam mekanisme penyaluran anggaran insentif fiskal stunting tahun 2023 tersebut. sebelumnya memang terlebih dahulu dilakukan rapat. hanya saja dalam rapat yang dilakukan tidak melalui tahapan-tahapan ataupun mekanisme.
 
"saat ini kita masih terus melakukan telaah, menganalisa. yang jelas, kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait," ujarnya.
 
diketahui juga, jika sesuai daftar dinas pmd kabupaten seluma juga menerima aliran dana insentif fiskal stunting sebesar rp 500 juta. anggaran dana tersebut diperuntukan untuk fasilitasi tim penggerak pkk, dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
 
bahkan, selain dinas pmd kabupaten seluma. dinas-dinas lain yang masuk dalam daftar penerima dana insentif fiskal stunting nantinya juga akan kembali dilakukan pemanggilan. karena dari data yang didapat diduga ada double ploting atau tumpang tindih anggaran. sudah ada dianggarkan di anggaran pendapatan belanja daerah (apbd). akan tetapi diduga kembali dianggarkan juga di dana insentif fiskal stunting.
 
sekedar mengingatkan, ada tujuh opd penerima dana insentif fiskal stunting tahun 2023. dana yang diberikan menkeu sebesar rp 5,7 miliar di akhir tahun 2023 ini sebagai bentuk penghargaan kepada tim percepatan penurunan stunting (tpps) kabupaten seluma yang telah sukses menekan dan menurunkan angka stunting.
 
dimana kurun waktu tiga tahun angka stunting di kabupaten seluma turun drastis dari 40 persen menjadi 22,4 persen di tahun 2023 yang lalu. namun diduga dana ini diselewengkan, dengan dialokasikan ke opd yang notabene anggaranya telah ada di apbd. pengalokasiannya pun tanpa ada rapat, baik bersama tim tpps maupun dprd kabupaten seluma.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 9 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan