Israel Resmi Bergabung dengan ‘Board of Peace’, Benjamin Netanyahu Jadi Anggota Baru

koranradarseluma.net, Jakarta — Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel secara resmi menandatangani aksesi negaranya ke dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang diprakarsai oleh Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat. Penandatanganan tersebut dilakukan di Blair House, Washington DC, sebelum pertemuan resmi Netanyahu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio Rabu (11/2/2026) lalu.

Board of Peace merupakan forum internasional yang dibentuk untuk mendukung gencatan senjata jangka panjang dan mengkoordinasikan rekonstruksi serta stabilisasi wilayah Gaza pascakonflik. Kelompok tersebut awalnya diluncurkan pada 22 Januari 2026 di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss dengan beberapa negara sebagai anggota pendiri. Dengan bergabungnya Israel, total anggota kini mencapai lebih dari dua puluh negara termasuk negara Muslim seperti Qatar, Arab Saudi, Turki, Pakistan, dan Indonesia.

Kontroversi dan Respons Internasional

BACA JUGA:Alasan Rionny Tak Kirim Adnan/Indah ke All England 2026

Keikutsertaan Netanyahu dalam Dewan Perdamaian ini menuai kritik dari sejumlah pengamat dan pihak yang menilai langkah tersebut kontradiktif dengan tujuan perdamaian, terutama mengingat konflik panjang di Gaza. Sebagian pihak bahkan menyebut bergabungnya pemimpin yang dituding terlibat dalam konflik tersebut sebagai ironi atau tantangan bagi proses keadilan internasional, karena Palestina tidak diwakili dalam dewan ini.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keterlibatannya di Board of Peace tidak berarti normalisasi hubungan politik dengan Israel. Menurut Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia memastikan partisipasinya semata demi stabilisasi, perlindungan warga sipil, serta bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza, tanpa mengubah posisi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Board of Peace dijadwalkan menggelar pertemuan pertamanya pada 19 Februari 2026 di Washington, DC, yang akan membahas strategi penggalangan dana bagi rekonstruksi Gaza dan mekanisme stabilisasi pascakonflik.

BACA JUGA: Bank Indonesia dan Pemerintah Gunakan GPIPS kendalikan Inflasi