Pemangkasan TPP ASN Seluma Dinilai Berisiko, DUMI Ingatkan Potensi Gagal Bayar Pinjaman

Koranradarseluma.net - Kebijakan pemotongan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Seluma dinilai menimbulkan kekhawatiran baru. Selain menurunkan penghasilan pegawai, kebijakan ini berpotensi mengganggu kelancaran pembayaran pinjaman, terutama kredit yang difasilitasi Dana Usaha Mikro Indonesia (DUMI).

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma diketahui memangkas anggaran TPP sebesar Rp 17,4 miliar atau sekitar 30 persen dari total alokasi awal yang mencapai Rp 58 miliar. Dengan pemangkasan tersebut, kini hanya tersisa Rp 40,6 miliar untuk dibagikan kepada 3.743 ASN di lingkungan Pemkab Seluma.

 

Pemotongan ini secara otomatis menurunkan besaran TPP yang diterima pegawai setiap bulannya. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DUMI, mengingat skema kredit yang diberikan kepada ASN sangat bergantung pada besaran TPP sebagai dasar perhitungan plafon pinjaman.

 

Business Manager (BM) DUMI Bengkulu II, Anton Suprianto mengatakan bahwa, kebijakan pengurangan TPP berdampak langsung terhadap kemampuan ASN dalam memenuhi kewajiban angsuran.

 

"Skema pinjaman di DUMI dihitung dari 80 persen TPP. Jadi ketika TPP turun, daya bayar ASN juga ikut menurun. Ini berpotensi menyebabkan keterlambatan bahkan gagal bayar," terangnya.

 

Menurut Anton, mayoritas ASN Seluma yang menjadi nasabah DUMI mengajukan pinjaman dengan nilai besar, rata-rata mencapai Rp 100 juta per orang. Dengan komitmen angsuran bulanan yang ketat dan bergantung pada TPP, penurunan pendapatan tentu memperbesar risiko munculnya tunggakan.

 

"Dengan nilai kredit yang tinggi, potensi risiko jelas ada, terutama bagi ASN yang tidak memiliki sumber pendapatan tambahan di luar gaji dan TPP," ujarnya.