Meski Outsourcing, Ribuan Honorer di Seluma Hadapi Ancaman PHK

Koranradarseluma.net – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di Kabupaten Seluma tampaknya tak lagi dapat dihindari. Meski pemerintah daerah tengah menyiapkan skema pengangkatan tenaga honorer menjadi pekerja paruh waktu serta opsi penerapan sistem outsourcing melalui pihak ketiga, namun solusi tersebut dinilai belum dapat menjawab seluruh persoalan.

Wakil Ketua (Waka) I DPRD Seluma, Samsul Aswajar, menjelaskan bahwa outsourcing memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi tenaga honorer, terutama yang bekerja di bidang administrasi.

“Outsourcing tidak bisa mengakomodir tenaga administrasi. Yang bisa itu hanya tenaga cleaning service, keamanan atau jaga malam, dan pramusaji. Kebutuhan outsourcing di setiap OPD nanti disesuaikan dengan dana yang tersedia,” kata Samsul.

Ia mencontohkan kondisi di Sekretariat DPRD Seluma, di mana saat ini terdapat sekitar 140 tenaga honorer. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang memenuhi kriteria untuk dialihkan sebagai tenaga outsourcing.

“Nanti akan dilihat dulu berapa yang cleaning service, security, pramusaji. Outsourcing hanya mampu mengakomodir tenaga seperti itu saja,” jelasnya.

Menurut Samsul, sekitar 70 persen tenaga honorer yang saat ini bekerja di lingkungan Pemkab Seluma berpotensi tidak terakomodasi dalam skema outsourcing tersebut.

“Ditambah lagi, pada tahun 2026 anggarannya hanya sekitar Rp6 miliar. Ini sangat terbatas,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa rekrutmen tenaga outsourcing akan tetap melalui proses seleksi ulang. Namun DPRD meminta pemerintah untuk mengedepankan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.

“Kita minta agar honorer lama tetap menjadi prioritas. Jangan sampai justru yang baru honor malah lebih dulu masuk outsourcing,” tutupnya