Masyarakat Diminta Waspada dengan Info Hoaks di Medsos

koraradarseluma.net - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengimbau masyarakat waspada dan tidak menelan mentah-mentah info yang beredar di media sosial, terutama yang berkaitan dengan masalah pelayanan umum. Sebaliknya, lembaga yang menjadi target sasaran hoaks perlu melakukan respons cepat agar masyarakat tidak terlanjut menjadi korban, khususnya korban penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.

Mafindo mencatat, secara umum dalam setahun pemerintahan Prabowo Gibran, terdata 1593 hoaks dengan dominasi 44.85% hoaks politik diikuti oleh 10.7% hoaks lowongan kerja dan hoaks bantuan sebanyak 6.3%. Kenaikan deepfake menjadi 12.7% juga menjadi sorotan utama, mengingat dampak bahaya deepfake dalam issue politik dan penipuan digital atau scam. 

Melalui riset yang dilakukan sejak 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, Mafindo memetakan 1,593 hoaks tersebut berdasarkan tema, target, saluran, tipe narasi, serta penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatannya. Hasil riset menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan dalam pola penyebaran disinformasi. 

Terkait dengan sektor energi, menurut Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho pada Jumat (21/10/2025), ada dua kategori hoaks yang muncul, yaitu terkait kebijakan energi, dan kedua penipuan digital, termasuk lowongan, bantuan dan bisnis. Entitas BUMN dan perusahaan swasta, seperti Pertamina sering disasar oleh hoaks energi ini. 

Dia ambil contoh, pernyataan Menteri ESDM yang pada November 2024 menyebutkan kalau pengemudi ojek online dipertimbangkan untuk tidak akan dimasukkan ke dalam penerima BBM bersubsidi, meskipun pada Desember 2024 sudah diralat oleh Kementerian ESDM, ini masih menimbulkan banyak narasi keliru di media sosial bahwa seolah sudah ada kebijakan ojek online dilarang membeli Pertalite. 

Kemudian terkait dengan kebijakan pajak pemerintah, ada narasi keliru kalau kendaraan yang habis STNK atau pajak kendaraan bermotor, dilarang mengisi BBM di SPBU. Beberapa hoaks pun menggunakan narasi provokatif, misalnya ada SPBU yang dibakar masyarakat karena marah dengan kebijakan motor mati pajak dilarang isi BBM, padahal sebenarnya itu adalah SPBU yang terbakar di Aceh karena korsleting pada mobil pikap yang sedang mengisi BBM (10/10/2024). 

Kebijakan pemerintah terkait ijin impor BBM bagi SPBU asing, juga menurut Septiaji, menambah sentimen negatif terhadap Pertamina, yang kemudian berkolerasi dengan munculnya hoaks penjarahan SPBU Pertamina, padahal konteks aslinya adalah momen unjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Patra Niaga TBBM Balongan, Indramayu untuk memprotes pengalihan bantuan susu pada Selasa (23/9/2025). 

BACA JUGA:Menteri P2MI Tegaskan Kamboja Bukan Negara Penempatan Pekerja Migran

Selain terkait kebijakan dan politik, tingginya minat pencarian pekerjaan di Indonesia saat ini, dan perusahaan di bidang energi seperti Pertamina diasosiasikan dengan perusahaan dengan pegawai bergaji tinggi, maka ini dimanfaatkan oleh pelaku penipuan digital untuk membuat scam dengan kedok lowongan kerja. 

Tercatat ada 30 hoaks lowongan kerja yang mengatasnamakan BUMN, termasuk Pertamina dan lainnya selama tahun 2025. 

“Hoaks lowongan kerja dan bantuan dengan mengatasnamakan perusahaan energi seperti Pertamina dan PLN ini, bentuknya semakin canggih, kontennya semakin rapi, sehingga berpotensi membuat banyak masyarakat yang menjadi korban, khususnya mereka yang tingkat literasi keamanan digitalnya belum baik. Para penipu sering menggunakan urgensi, iming-iming gaji fantastis, dan klaim eksklusivitas untuk mendesak calon korban agar bertindak cepat dan membayar sejumlah uang,” jelasnya.

Dijelaskan, Pertamina adalah penyedia utama Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Karenanya, isu sekecil apa pun terkait ketersediaan, harga, atau kualitas produk ini dapat langsung memengaruhi jutaan orang dan memicu reaksi publik yang kuat, sehingga sering menjadi sasaran hoaks.

Penipuan digital sudah pasti menyadar entitas besar seperti BUMN energi yang dipersepsikan sebagai tenpat orang bekerja dengan gaji tinggi, sehingga banyak muncul lowongan kerja palsu.

“Jadi, lembaga yang menjadi target sasaran hoaks perlu melakukan respons cepat supaya masyarakat tidak terlanjut menjadi korban, khususnya korban penipuan yang mengatasnamakan lembaganya,” katanya.