Pemkab Seluma, Perkuat Koordinasi Tekan Kebocoran Retribusi Daerah

Koranradarseluma.net – Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Seluma, Riduan Sabrin, ST, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Retribusi Daerah di Ruang Rapat Sekda Seluma, Kamis (9/10).

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki peran dalam peningkatan dan pengelolaan retribusi daerah. Rakor ini bertujuan untuk melakukan evaluasi serta menyusun langkah-langkah strategis dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi.

Melalui rapat ini, Pemkab Seluma berupaya memperkuat sinergi antar-OPD dalam mendukung tercapainya target pendapatan daerah tahun 2025, serta memastikan pengelolaan retribusi berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Riduan Sabrin dalam arahannya menekankan pentingnya peran aktif masing-masing OPD dalam memperbaiki tata kelola retribusi, mulai dari pendataan objek dan subjek retribusi, hingga peningkatan efektivitas penagihan. Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah memiliki data valid dan sistem administrasi yang tertib agar tidak terjadi kebocoran pendapatan.

Selain itu, rapat juga membahas langkah-langkah penguatan regulasi dan pengawasan, termasuk evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar penarikan retribusi. Pemkab Seluma berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan penerimaan daerah dari sektor retribusi dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Riduan menegaskan, pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap OPD pengelola retribusi agar setiap kebijakan yang dijalankan tetap sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Ia juga berharap sinergi lintas sektor dapat memperkuat pondasi fiskal daerah menuju kemandirian pembangunan yang berkelanjutan.“Kita harus memiliki data retribusi yang valid dan sistem administrasi yang tertib. Jangan sampai ada potensi pendapatan yang terlewat karena lemahnya pengawasan dan pelaporan,” tutupnya