Evaluasi SPM Triwulan II, Pemkab Seluma Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Dasar

Koranradarseluma.net – Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Seluma, H. Hendarsyah, bersama Tim Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengikuti Zoom Meeting Evaluasi Pelaporan Penerapan SPM Triwulan II Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/10).

Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

Dalam kegiatan ini, pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap capaian pelaporan penerapan SPM dari seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Seluma, guna memastikan pelaksanaan pelayanan dasar di berbagai sektor telah sesuai ketentuan.

Hadir dalam kegiatan ini sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Melalui kegiatan ini, Pemkab Seluma berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di seluruh sektor pelayanan dasar, sejalan dengan visi Seluma Alap, Seluma Melayani, dan Seluma Emas Berlian.

Asisten I Hendarsyah menyampaikan, penerapan SPM menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah, terutama dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah wajib memperhatikan data pelaporan dan progres capaian masing-masing bidang agar sesuai dengan target nasional.

“SPM ini bukan hanya administrasi pelaporan, tapi menyangkut langsung kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antar-OPD sangat penting agar data yang disampaikan valid dan kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujar Hendarsyah.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas SDM, dan mempercepat digitalisasi pelaporan agar proses evaluasi dan pemantauan dapat dilakukan secara real time dan transparan