Kategori Pekerja yang Dapat THR, Berdasarkan Surat Edaran Menakertrans

Reporter: Eldo Fernando |

Editor: EMA |

Kamis , 21 Mar 2024 - 17:06

Kadisnakertrans Seluma, Rosdiana, Nakertrans buka posko pengaduan THR--radarseluma.bacakoran.co

kategori pekerja yang dapat thr, berdasarkan surat edaran menakertrans                            bacoan jemo kito - kepala disnakertrans kabupaten seluma, rosdiana, s.sos, m.si melalui kabid ketenagakerjaan, endang tri hastoti, s.ip menyampaikan bahwa saat ini surat dari menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor m/2/hk.04/iii/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (thr) keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh berlaku untuk yang bekerja di perusahaan.
" iya sudah keluar, yang jelas untuk pembayaran thr  perusahaan harus mengacu pada surat edaran yang dikeluarkan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor m/2/hk.04/iii/2024" kata endang, kamis (21/3).
menurutnya ada beberapa poin penting dalam surat edaran yang disampaikan dalam surat edaran kepada pekerja ataupun perusahaan, berikut bunyi surat edaran menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor m/2/hk.04/iii/2024:
pemberian tunjangan hari raya (thr) keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan.
baca juga:9 desa di seluma selatan mulai ajukan berkas ke kecamatan
baca juga:jelang akhir, lima opd ini belum tuntaskan temuan lhp-bpk ri 
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, dan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, pemberian thr keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.
 
pemberian thr keagamaan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
 
 
1.thr keagamaan diberikan kepada:
a.pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
b.pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
 
2.thr keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
besaran thr keagamaan diberikan sebagai berikut:
a.bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.
 
baca juga: tiga proyek fisik mulai lelang di ukpbj seluma dan masuki masa sanggah
baca juga:spesialis curanmor diringkus polisi polres bs 
b.bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:
masa kerja
12 x 1 (satu) bulan upah
4.bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
a.pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. b.pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
 
5.bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
6.bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai thr keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai thr keagamaan sebagaimana nomor 3 (tiga) di atas, maka thr keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.
7. thr keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.
dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran thr keagamaan tahun 2024, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 
mengupayakan agar perusahaan di wilayah saudara gubernur membayar thr keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. menghimbau perusahaan agar membayar thr keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran thr keagamaan. untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran thr keagamaan, agar masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk pos komando satuan tugas (posko satgas) ketenagakerjaan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 yang terintegrasi melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id.
berkenaan dengan hal-hal tersebut, diminta bantuan saudara gubernur untuk menyampaikan surat edaran ini kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah saudara gubernur.