SIPD Gangguan, Gaji ASN Seluma Bagaimana?

Koranradarseluma.net - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma menyebut Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan milik Kementerian Dalam Negeri saat ini proses maintenance atau perbaikan. Oleh karena itu hal ini menyebabkan sejumlah kendala.

Kepala BKD Kabupaten Seluma Sumiati, didampingi Kabid Perbendaharaan Beni Supriadi membenarkan hal tersebut. Sehingga ada beberapa kendala dalam proses keuangan di BPD seperti pembuatan SPP, SPM dan SP2D.

"Ya betul sedang gangguan," singkatnya, kemarin. Saat ini ada beberapa yang terhambat akibat pemeliharaan SIPD Penatausahaan milik Kemendagri, dan pihaknya masih menunggu proses maintenance ini selesai.

Ini menarik, pasalnya apabila gangguan ini tidak selesai pada tanggal 1 Juli, maka pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Seluma bisa tertunda. Gangguan ini diketahui sudah terjadi sejak pekan lalu. Informasinya Kemendagri sudah mengumumkan langsung soal gangguan ini dan secepatnya akan melakukan perbaikan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan daerah. SIPD digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penyusunan laporan keuangan daerah, pengelolaan anggaran, dan penatausahaan keuangan.

SIPD Penatausahaan adalah salah satu modul dalam SIPD yang berfungsi untuk mengelola transaksi keuangan daerah, seperti pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dengan menggunakan SIPD Penatausahaan, pemerintah daerah dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, implementasi SIPD diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan. SIPD juga dapat membantu dalam pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.