Waduh...Jembatan Simpang Tak Kunjung Dibangun

 

Bacoan Jemo Kito - Sampai saat ini jembatan di Desa Simpang Kecamatan Seluma Utara belum kunjung dibangun oleh Balai Pemeliharaan Jalan Nasional (BPJN).

Oleh karenya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma akan kembali mendatangi BPJN. Tujuannya untuk menanyakan permasalahan dan kendala yang ada. Sehingga pembangunan jembatan belum dikerjakan. 

Asisten III Pemkab Seluma Almedian Saleh mengatakan sebelumnya BPJN sudah mengarahkan pembangunan untuk jembatan Desa Simpang Kecamatan Seluma Utara.

Jembatan akan dibangun permanen dengan anggaran Rp4,5 miliar. "Karena sampai pertengahan Maret ini belum juga dimulai pekerjaan pembangunannya.

Jadi kami akan mendatangi kembali BPJN untuk mempertanyakan perihal permasalahan yang dihadapi. Sehingga pembangunannya belum dilaksanakan," katanya, kemarin.

BACA JUGA:Benih Padi Gogo Untuk Lahan Eks Replanting

BACA JUGA:Lanjut Pengusutan Anggaran Insentif Fiskal Stunting Rp 5,7 Miliar, Penyidik Tipidkor Koordinasi Kemenkeu

Sebelumnya Pemkab Seluma mengusulkan perbaikan jembatan Desa Simpang ke BPJN. Dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat. Serta disetujui oleh BPJN. "Kami mengusulkan pembangunan jembatan Desa Simpang, setelah ruas jalan dari Desa Rawa Sari ke Desa Tenangan sukses dibangun menggunakan dana pusat melalui BPJN," tegas Almedian Saleh. 

Seperti yang dikabarkan sebelumnya bahwa rencana pembangunan jembatan Simpang ini akan serentak dengan pembangunan jembatan di Kabupaten 

Kemudian seperti yang diketahui bahwa Pemkab Seluma sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jembatan gantung ini. Namun karena soal jembatan ini telah viral maka balai langsung akan mengambil alih. 

Bahkan Pemkab Seluma telah menganggarkan dana Rp700 juta dan dijadwalkan mulai dibangun Agustus lalu. "Untuk anggarannya Rp4,5 miliar dan akan dibangun permanen," sambungnya. 

Rencananya balai akan bangun konstruksi yang lebih bagus lagi. Wacana itu pun sangat diharapkan oleh masyarakat di Desa Simpang, karena dengan adanya jembatan bailey dapat mempermudah transportasi masyarakat setempat. Namun sayang hingga saat ini belum juga terealisasi. "Informasi terakhir sudah di meja Menteri PUPR dan tinggal menunggu ditandatangani. Apabila nanti tidak direalisasikan kita akan kembali anggarkan melalui APBD," tutupnya.