Radar Seluma.Bacakoran.co

Tolak PPPK Tahap II Dibatalkan, DPRD Segera Panggil Sekda dan Asisten

Samsul Azwajar-Andry dinata-Koranradarseluma.net

Koranradarseluma.net - Wakil Ketua (Waka) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma Samsul Aswajar menyampaikan dalam waktu dekat legislatif akan memanggil Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten III, serta Inspektur Daerah.

Hal ini terkait dengan pembatalan sepihak seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II. Menurutnya, DPRD akan mempertanyakan apa penyebab dan alasan sehingga seleksi PPPK Tahap II dibatalkan keseluruhan.

"Sebenarnya kami sudah sejak lama menyampaikan agar ini dibuka secara transparan. Jangan malah dibatalkan total. Kasihan yang sudah honor lama.

Apa salahnya jika dibatalkan saja yang tidak memenuhi syarat. Memang kita dalam waktu dekat berencana memanggil Sekda, asisten, dan juga Inspektorat. Kita mau tahu apa alasannya dibatalkan dan berapa banyak yang diduga tidak memenuhi syarat," kata Samsul, kemarin (19/6).

Selaku wakil rakyat dikatakannya, DPRD Seluma sangat menyayangi pembatalan ini. Apalagi sebelumnya Bupati Seluma sudah berstatement seleksi PPPK tahap II akan tetap digelar.

"Yang jelas kami minta yang tahap II data real. Yang mana yang bisa dilanjutkan. Kemudian yang tahap I kami minta untuk segera datanya. Berapa yang mal administrasi. Kemudian bagi yang tidak mal administrasi kami minta untuk segera di-SK-kan," jelas Samsul.

Samsul memastikan pekan depan akan segera memanggil Sekda dan Asisten untuk diminta kejelasan kenapa sepihak membatalkan seleksi PPPK tahap II.

"Pekan depan kita panggil untuk hearing. Saya rasa tidak mesti seluruhnya dibatalkan. Cukup yang mal administrasi," imbuhnya.

Kendati belum keputusan final, berita acara hasil rapat yang menyatakan seleksi PPPK tahap II dibatalkan sudah membuat gaduh di Kabupaten Seluma. Menyakiti hati honorer masyarakat Seluma yang sudah tahunan mengabdi.

Samsul juga mengharapkan agar ke depan apa yang menjadi keputusan dari pemerintah daerah harus berpihak terhadap masyarakat. Jangan sebaliknya yang justru merugikan.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan