Honor Siluman dalam Seleksi PPPK, Mengapa Bisa Lolos dan Apa Dampaknya?

Reporter: tri suparman |

Editor: tri suparman |

Senin , 05 May 2025 - 11:08

Honor Siluman --

Koranradarseluma.net - Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu jalur penting untuk merekrut tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara legal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul istilah yang cukup mengundang kontroversi 'honor siluman'. Istilah ini merujuk pada tenaga honorer yang diduga tidak terdata dalam database resmi pemerintah, terutama dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun tiba-tiba muncul dan bahkan bisa mengikuti seleksi PPPK.

Fenomena ini menuai sorotan dan keresahan dari tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi, namun belum juga memperoleh kejelasan status. Mereka mempertanyakan keadilan dan validitas proses seleksi PPPK, jika 'honor siluman' bisa lolos seleksi tanpa rekam jejak pengabdian yang jelas.

Apa Itu Honor Siluman?

Honor siluman bukan istilah resmi, tetapi populer di kalangan tenaga honorer untuk menggambarkan individu yang diduga belum pernah tercatat sebagai pegawai honorer di instansi pemerintah, namun tiba-tiba muncul sebagai peserta seleksi PPPK. Mereka dianggap 'tidak pernah terlihat bekerja', tidak tercatat dalam data base honorer daerah (THD), tetapi tiba-tiba lolos seleksi administratif dan bahkan lulus ujian PPPK.

Beberapa dugaan penyebab munculnya honor siluman antara lain:

- Adanya permainan oknum pejabat daerah yang menyelipkan nama tertentu.

- Manipulasi dokumen atau surat pengalaman kerja.

- Lemahnya sistem verifikasi dan validasi data oleh instansi terkait.

- Kurangnya keterbukaan dalam proses seleksi dan pendataan.

Mengapa Bisa Lolos Seleksi?

Secara prosedural, seleksi PPPK mengandalkan verifikasi administrasi berbasis dokumen. Jika seseorang memiliki dokumen pendukung seperti surat tugas atau pengalaman kerja dari instansi pemerintah, maka ia bisa mengikuti seleksi. Di sinilah celah penyalahgunaan terbuka. Surat tugas bisa saja dimanipulasi atau dikeluarkan secara retrospektif oleh oknum pejabat yang memiliki wewenang.

honor siluman dalam seleksi pppk, mengapa bisa lolos dan apa dampaknya?                            koranradarseluma.net - seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) menjadi salah satu jalur penting untuk merekrut tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (asn) secara legal. namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul istilah yang cukup mengundang kontroversi 'honor siluman'. istilah ini merujuk pada tenaga honorer yang diduga tidak terdata dalam database resmi pemerintah, terutama dalam sistem badan kepegawaian negara (bkn). namun tiba-tiba muncul dan bahkan bisa mengikuti seleksi pppk.
fenomena ini menuai sorotan dan keresahan dari tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi, namun belum juga memperoleh kejelasan status. mereka mempertanyakan keadilan dan validitas proses seleksi pppk, jika 'honor siluman' bisa lolos seleksi tanpa rekam jejak pengabdian yang jelas.
 
apa itu honor siluman?
honor siluman bukan istilah resmi, tetapi populer di kalangan tenaga honorer untuk menggambarkan individu yang diduga belum pernah tercatat sebagai pegawai honorer di instansi pemerintah, namun tiba-tiba muncul sebagai peserta seleksi pppk. mereka dianggap 'tidak pernah terlihat bekerja', tidak tercatat dalam data base honorer daerah (thd), tetapi tiba-tiba lolos seleksi administratif dan bahkan lulus ujian pppk.
 
beberapa dugaan penyebab munculnya honor siluman antara lain:
- adanya permainan oknum pejabat daerah yang menyelipkan nama tertentu.
- manipulasi dokumen atau surat pengalaman kerja.
- lemahnya sistem verifikasi dan validasi data oleh instansi terkait.
- kurangnya keterbukaan dalam proses seleksi dan pendataan.
 
mengapa bisa lolos seleksi?
secara prosedural, seleksi pppk mengandalkan verifikasi administrasi berbasis dokumen. jika seseorang memiliki dokumen pendukung seperti surat tugas atau pengalaman kerja dari instansi pemerintah, maka ia bisa mengikuti seleksi. di sinilah celah penyalahgunaan terbuka. surat tugas bisa saja dimanipulasi atau dikeluarkan secara retrospektif oleh oknum pejabat yang memiliki wewenang.
selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, pendataan honorer memang masih belum sepenuhnya terintegrasi dan akurat di seluruh daerah. banyak pemerintah daerah belum memiliki data honorer yang valid, sehingga proses seleksi pppk tidak bisa benar-benar mengandalkan data pusat seperti yang ada di bkn atau kementerian panrb. ketika seleksi dibuka, siapa saja yang memiliki dokumen administratif dinyatakan memenuhi syarat, meski latar belakangnya belum tentu sah.
 
dampak bagi honorer asli
kehadiran honor siluman tentu sangat merugikan honorer yang telah lama mengabdi. mereka merasa tidak dihargai, bahkan tersingkir dari seleksi hanya karena kalah skor atau kalah koneksi. fenomena ini merusak moral dan semangat pengabdian, karena kejujuran dan kesetiaan tidak mendapatkan tempat.
banyak honorer 'asli' yang telah puluhan tahun mengajar atau bekerja sebagai tenaga teknis di pemerintahan, namun belum diangkat karena alasan administratif, kuota terbatas, atau nilai seleksi yang tidak mencukupi. sementara itu, 'honor siluman' justru bisa mendapatkan tempat tanpa pengabdian yang nyata.
 
apa yang harus dilakukan?
pemerintah perlu memperkuat sistem pendataan tenaga honorer melalui database terpusat dan berbasis digital, yang tidak bisa dimanipulasi dengan mudah. sistem ini harus terkoneksi antara pusat dan daerah, dengan audit berkala untuk memverifikasi keabsahan data.
selain itu, proses seleksi pppk harus lebih transparan, terutama dalam tahap verifikasi administrasi. keterlibatan pengawas independen dan audit publik bisa menjadi solusi untuk meminimalisir penyusupan honor siluman.
kemudian, sanksi tegas perlu dijatuhkan kepada oknum yang memfasilitasi pemalsuan data atau merekayasa administrasi demi meloloskan peserta yang tidak layak.
 
fenomena honor siluman dalam seleksi pppk adalah masalah serius yang mengancam kredibilitas reformasi birokrasi. pemerintah tidak hanya perlu memperbaiki sistem seleksi, tetapi juga menjaga keadilan bagi para tenaga honorer sejati yang telah lama mengabdi demi pelayanan publik. jika tidak diatasi dengan serius, persoalan ini bisa memperburuk kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen asn di indonesia.(ctr)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 7 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan