Pemkab Seluma, Dukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Koranradarseluma.net - Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma telah menggelar Rapat Harmonisasi Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Seluma Tahun 2025. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Seluma dalam mendukung program dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Seluma, Z Iksan Sahudi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan peraturan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya sehingga tidak ada tumpang tindih aturan.

"Dalam rapat tadi kita membahas persiapan Peraturan Kepala Daerah (perkada) untuk optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Seluma," katanya, kemarin (4/5).

Dirinya menjelaskan, hal ini tentunya merupakan dasar pemikiran secara nyata yang dituangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, untuk memberikan sasaran kepada para pekerja, khususnya pekerja rentan. 

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah, memberikan perlindungan melalui jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Ini juga merupakan sebagai bentuk implementasi dan penerapan regulasi sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021, tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dirinya menambahkan Kementerian Dalam Negeri  juga mempertegas dalam Surat Dirjen Bina Bangda Nomor 500.11.2/962/Bangda tertanggal 29 November 2024, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia.

Ia juga menjelaskan, dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Seluma dapat berjalan optimal dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi para pekerja.

"Harmonisasi ini sangat penting untuk memastikan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Seluma berjalan dengan baik, sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati," tutupnya.