Aliansi OKP dan Mahasiswa Bengkulu Datangi DPR BS, Minta Audit Investigasi KPU Bengkulu Selatan

Reporter: Muchtar Ilyas |

Editor: Zeni Sesnita |

Selasa , 15 Apr 2025 - 09:30

Hearing Pemuda Muhammadiyah di Sambut Ketua DPRD BS Juli Hartono Bersama Anggota DPRD BS--

Koranradarseluma.net - Aliansi OKP (aliansi organisasi kemasyarakatan pemuda) dan Mahasiswa Bengkulu Selatan menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Senin (14/4/2025) berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025, yang dalam amar Putusannya diantaranya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang secara menyeluruh se-Kabupaten Bengkulu Selatan.

BACA JUGA:Sawi Kaya Manfaat Bagi Kesehatan

Hering disambut oleh Ketua DPRD BS, Juli Hartono,SE.MAF dihadiri Yaumil, Nurmansyah, Piter Tudis, Dendi, Nurmalena, Heriyanto. Yang mana tujuan hering menyampaikan adanya pemungutan suara ulang kedua kalinya di Bengkulu Selatan sangat menguras APBD Bengkulu Selatan. Dimana sebelumnya anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan PILKADA telah menguras anggaran sebesar 35,8 milyar rupiah. Ditambah lagi dengan anggaran yang diajukan untuk pelaksanaan PSU kembali menyedot anggaran belasan milyar. Namun demikian meskipun puluhan milyar uang rakyat yang digelontorkan sama sekali tidak ada yang bisa menjamin bahwa pemungutan suara ulang tidak akan terulang kembali.

Adanya pemungutan suara ulang yang kedua kalinya di Bengkulu Selatan merupakan aib yang sangat memalukan, maka dari itu harus ada langkah kongkrit agar hal ini tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Hal ini disampaikan Apdian Utama Ketua Pemuda Muhammadiyah BS."Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025 dalam Putusannya menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024. Dengan demikian sangatlah tepat dan beralasan jika pihak yang paling tepat untuk diminta pertanggung jawaban dampak dari putusan dungu yang diambil KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga menimbulkan kerugian materil terhadap daerah.

Dimana Sebelumnya DPD KNPI Bengkulu Selatan bersama OKP Bengkulu Selatan sudah beberapa kali memperingatkan KPU Bengkulu Selatan agar memegang prinsip kehati-hatian dalam menafsirkan PKPU 8 Tahun 2024. Juga sudah mengingatkan agar dilakukan elaborasi antara putusan Mahkamah Konstitusi tentang periodesasi dan PKPU 8 Tahun 2024. Konsekuensi dari pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi eksplisit disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no: 105/PUU-XIV/2016, semua orang wajib mematuhinya (maksudnya Putusan MK). Apabila terdapat pihak yang tidak mematuhinya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipersoalkan secara hukum, baik pidana, perdata maupun administrasi. Mencermati bunyi Putusan MK yang disadur diatas sudah sangat jelas bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah sewenang-wenang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait periodisasi masa jabatan kepala daerah,"ujar Apdian.

aliansi okp dan mahasiswa bengkulu datangi dpr bs, minta  audit investigasi kpu bengkulu selatan                             
 
koranradarseluma.net - aliansi okp (aliansi organisasi kemasyarakatan pemuda) dan mahasiswa bengkulu selatan menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada dprd kabupaten bengkulu selatan, senin (14/4/2025) berkenaan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 68/phpu. bup-xxiii/2025, yang dalam amar putusannya diantaranya memerintahkan kepada kpu kabupaten bengkulu selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara menyeluruh se-kabupaten bengkulu selatan.
baca juga:sawi kaya manfaat bagi kesehatan
 
 
hering disambut oleh ketua dprd bs, juli hartono,se.maf dihadiri yaumil, nurmansyah, piter tudis, dendi, nurmalena, heriyanto. yang mana tujuan hering  menyampaikan adanya pemungutan suara ulang kedua kalinya di bengkulu selatan sangat menguras apbd bengkulu selatan. dimana sebelumnya anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan pilkada telah menguras anggaran sebesar 35,8 milyar rupiah. ditambah lagi dengan anggaran yang diajukan untuk pelaksanaan psu kembali menyedot anggaran belasan milyar. namun demikian meskipun puluhan milyar uang rakyat yang digelontorkan sama sekali tidak ada yang bisa menjamin bahwa pemungutan suara ulang tidak akan terulang kembali.
baca juga: segudang manfaat konsomsi buah jeruk
 
 
adanya pemungutan suara ulang yang kedua kalinya di bengkulu selatan merupakan aib yang sangat memalukan, maka dari itu harus ada langkah kongkrit agar hal ini tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. hal ini disampaikan apdian utama ketua pemuda muhammadiyah bs."putusan mahkamah konstitusi nomor 68/phpu. bup-xxiii/2025 dalam putusannya menyatakan batal keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu selatan nomor 545 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bengkulu selatan tahun 2024, tanggal 22 september 2024 dan menyatakan batal keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu selatan nomor 546 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bengkulu selatan tahun 2024, tanggal 23 september 2024. dengan demikian sangatlah tepat dan beralasan jika pihak yang paling tepat untuk diminta pertanggung jawaban dampak dari putusan dungu yang diambil kpu kabupaten bengkulu selatan sehingga menimbulkan kerugian materil terhadap daerah.
 
 
dimana sebelumnya dpd knpi bengkulu selatan bersama okp bengkulu selatan sudah beberapa kali memperingatkan kpu bengkulu selatan agar memegang prinsip kehati-hatian dalam menafsirkan pkpu 8 tahun 2024. juga sudah mengingatkan agar dilakukan elaborasi antara putusan mahkamah konstitusi tentang periodesasi dan pkpu 8 tahun 2024. konsekuensi dari pengabaian terhadap putusan mahkamah konstitusi eksplisit disebutkan dalam putusan mahkamah konstitusi no: 105/puu-xiv/2016, semua orang wajib mematuhinya (maksudnya putusan mk). apabila terdapat pihak yang tidak mematuhinya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipersoalkan secara hukum, baik pidana, perdata maupun administrasi. mencermati bunyi putusan mk yang disadur diatas sudah sangat jelas bahwa kpu kabupaten bengkulu selatan telah sewenang-wenang mengabaikan putusan mahkamah konstitusi terkait periodisasi masa jabatan kepala daerah,"ujar apdian.
 
dikatakan apdian, secara runutan peristiwa yang kami lakukan, mulai dari bersurat kepada kpu kabupaten bengkulu selatan dengan nomor :008/dpd knpi-bs/vii/2024, melaksanakan hearing antara dprd kabupaten bengkulu selatan kpu kabupaten bengkulu selatan dan dpd knpi bengkulu selatan bersama 9 okp kabupaten bengkulu selatan, serta melakukan diskusi bersama yang diselenggarakan kpu kabupaten bengkulu selatan yang pada setiap kesempatan tersebut selalu mengingatkan kepada kpu kabupaten bengkulu selatan untuk memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan. meminta kepada kpu bengkulu selatan untuk melakukan elaborasi antara pkpu 8 tahun 2024 tersebut dan putusan mahkamah konstitusi terkait periodesasi masa jabatan kepala daerah, dimana hal tersebut juga ditanyakan kembali oleh hakim ketua mahkamah konstitusi dr. suhartoyo, sh. mh yang dalam jawabannya komisioner kpu kabupaten bengkulu selatan mengakui akan adanya proses elaborasi tersebut namun mereka tetap mengangkangi putusan mahkamah konstitusi terkait periodesasi. dari runutan peristiwa tersebut sangatlah tidak ada keraguan bagi kami untuk meyakini bahwa komisioner kpu kabupaten bengkulu selatan telah secara sengaja mengabaikan putusan mahkamah konstitusi. "adanya dugaan penyalah gunakan wewenang dan anggaran penyelenggaraan pilkada, seperti pengadaan fasilitas hp mewah untuk komisioner kpu, dugaan mark up anggaran launching pilkada yang sampai saat ini kita tidak tahu output dari kegiatan mewah tersebut, dan pengadaan alat peraga kampanye yang diduga tidak sesuai standar.
 
 
dari runutan diatas kami menyimpulkan bahwa komisioner kpu kabupaten bengkulu selatan telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan telah melakukan pelanggaran administratif pemilu maka dari itu kami meminta kepada dprd kabupaten bengkulu selatan sebagai refresentasi dari seluruh masyarakat kabupaten bengkulu selatan untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau sekurangnya kami meminta kepada dprd kabupaten bengkulu selatan untuk memberikan surat rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik pemilu yang dilakukan kpu bengkulu selatan. kami juga meminta kepada dprd kabupaten bengkulu selatan untuk segera membentuk pansus, guna menelusuri penggunaan anggaran pilkada dan psu sebagai bentuk pertanggung jawaban dihadapan rakyat bengkulu selatan dan pertanggung jawaban di hadapan tuhan,"papar apdian.
 
sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) uud 1945. sebagai negara hukum, semua tindakan penyelenggara negara harus berdasar pada hukum dan tunduk pada putusan lembaga peradilan, salah satunya mahkamah konstitusi (mk). mk memegang peranan penting sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dengan kewenangan memutus perkara yang hasil putusannya bersifat final dan mengikat. namun, dalam praktiknya terdapat persoalan ketika lembaga negara tidak melaksanakan atau bahkan melanggar putusan mk. 
 
untuk kajian membahas dasar hukum serta konsekuensi dari dasar hukum, yakni 1. uud 1945 pasal 24c ayat (1) mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. 2. uu no. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi jo. uu no. 8 tahun 2011 putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat." (pasal 10 ayat (1). 3. prinsip negara hukum (pasal 1 ayat (3) uud 1945) negara indonesia adalah negara hukum. 4. yurisprudensi mahkamah konstitusi putusan mk no. 005/puu-iv/2006 menegaskan sifat final dan mengikat serta keharusan pelaksanaan putusan mk oleh semua pihak. 5. putusan mahkamah konstitusi no: 105/puu-xiv/2016 semua orang wajib mematuhinya (maksudnya putusan mk) apabila terdapat pihak yang tidak mematuhinya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipersoalkan secara hukum, baik pidana, perdata maupun administrasi. analisis konsekuensi beberapa konsekuensi penting yang bersifat hukum tata negara, politik, dan etik yang terjadi akibat pengabaian putusan mahkamah konstitusi, yakni 1. konsekuensi konstitusional
mengabaikan putusan mk berarti melanggar konstitusi.
tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan konstitusional (constitutional disobedience). 2. konsekuensi hukum tata negara keputusan atau kebijakan lembaga negara yang bertentangan dengan putusan mk menjadi cacat hukum dapat memicu sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kembali diajukan ke mk. 3. konsekuensi politik
lembaga negara atau pejabat yang bersangkutan dapat kehilangan legitimasi di hadapan publik. tekanan politik dari dpr, partai politik, lembaga pengawasan, serta masyarakat sipil dapat meningkat. 4. konsekuensi etik dan moral pelanggaran terhadap putusan mk mencederai etika penyelenggaraan negara. pejabat terkait dapat dikenakan sanksi etik oleh lembaga internal seperti majelis kehormatan atau organisasi profesi bila relevan. 5. delegitimasi dan konsekuensi politik
selain aspek hukum, mengabaikan putusan mk akan menjatuhkan kredibilitas kpu sebagai penyelenggara pemilu. ini bisa memicu gelombang protes, delegitimasi hasil pemilu, bahkan pemakzulan atau permintaan pemberhentian melalui mekanisme politik. 6. potensi impeachment
jika pelanggaran dilakukan oleh presiden atau wakil presiden, maka dapat menjadi dasar bagi dpr untuk memproses pemberhentian sebagaimana diatur dalam pasal 7b uud 1945.
pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi adalah wujud nyata dari penghormatan terhadap supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum. setiap lembaga negara wajib tunduk dan patuh terhadap putusan mk demi menjaga ketertiban hukum, legitimasi pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap sistem ketatanegaraan. keengganan atau pembangkangan terhadap putusan mk bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai demokrasi dan integritas negara hukum indonesia. kpu sebagai lembaga negara setiap langkah dan putusannya harus berdasarkan hukum sudah seharusnya tidak boleh mengabaikan putusan mk, karena bukan hanya soal etika atau administrasi, tetapi bisa berdampak pada aspek hukum, politik, hingga pidana. putusan mk adalah final dan wajib dilaksanakan.
 
selain itu, apdian menambhakan dalam hering bahwa anggaran pengundian nomor urut juga ada indikasi anggaran yang tidak wajar, infonya diduga anggaran pengundian nomor urut mencapai 300 juta. anggaran tersebut diduga tidak wajar, karena acara pengundian cuman satu jam dua jam dan hanya digelar di halaman kantor kpu masa anggarannya mencapai 300 juta, dan dinilai sangat tidak wajar.
 
"kami minta dprd bengkulu selatan merekomendasikan/meminta bpk melakukan audit investigasi terhadap dana hibah sebesar rp 25 miliar di kpu bengkulu selatan. ada dugaan ketidakwajaran anggaran, misalnya anggaran launching pilkada yg infonya mencapai 700 juta, anggaran launching tersebut diduga tidak wajar dan melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan kpu ri yang mana infonya kpu menetapkan pagu anggaran launching maksimal 300 juta, dan digunakan kenapa anggaran melebihi 300 juta, dan juga minta dprd melaporkan dugaan anggaran tidak wajar di kpu kepada aparat penegak hukum,"demikian apdian menyampaikan pernyataan saat hearing di dprd bs.
 
sementara itu, ketua dprd bs juli hartono,se.maf menerima masukan okp dan pasti akan ditindaklajuti, siap menyurati bpk agar dilakukan audit investigasi kpu bs terkait dana hiba, bahkan siap membentuk pansus jika memungkinkan. "kemungkinan proses akan dilakukan setelah psu,"pungkas juli.(yes)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Seluma 30 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan