Petani Seluma, Keluhkan Harga Gabah di Bawah HPP, Minta Pemerintah Turun Tangan

Koranradarseluma.net – Para petani di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, saat ini tengah menghadapi persoalan serius terkait rendahnya harga jual gabah hasil panen mereka. Pada Sabtu, 12 April 2025, sejumlah petani mengeluhkan bahwa harga yang ditawarkan para tengkulak masih berada jauh di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah.

Dimana diketahui, jika Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp 6500 per kilogram. Namun kenyataannya di lapangan, petani justru harus menjual gabah mereka dengan harga yang jauh lebih rendah. Hal ini menimbulkan keresahan karena secara langsung berdampak terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan usaha pertanian mereka.

Seperti yang sampaikan oleh Seftian (38) salah satu petani warga Desa Air Latak, Kecamatan Seluma Barat mengungkapkan, jika kekecewaannya karena harga gabah yang diterima hanya berkisar di angka Rp 6.000 per kilogram. Bahkan, menurutnya, harga itu merupakan yang tertinggi yang bisa mereka dapatkan di daerah tersebut.

"Masih di bawah harga HPP. Tengkulak masih membeli gabah Rp 6.000 per kilogram. Itu sudah paling mahal kalau di desa kami," sampainya.

Dirinya juga menjelaskan, jika kondisi ini sudah terjadi sejak awal musim panen. Meskipun mengetahui bahwa harga tersebut merugikan, para petani terpaksa menjual hasil panen mereka karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Biaya hidup sehari-hari serta keperluan untuk membeli pupuk dan benih untuk musim tanam berikutnya tidak bisa ditunda.

"Mau gimana lagi, bang. Terpaksa kami jual dengan harga yang ditawar tengkulak. Ditahan juga percuma, kami butuh modal lagi untuk menanam padi dan untuk kebutuhan sehari-hari," keluhnya.

Rendahnya harga gabah ini menimbulkan kekhawatiran akan penurunan minat petani untuk melanjutkan usaha pertanian. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin banyak petani yang akan beralih profesi atau membiarkan lahan mereka tidak tergarap.

Seftian dan petani lainnya berharap agar Pemerintah Kabupaten Seluma, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten. Dapat segera melakukan langkah konkret untuk menangani permasalahan tersebut. Mereka meminta agar pemerintah turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi penyebab tengkulak enggan membeli gabah sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan.

"Harapan kami, ya harga gabah sesuai dengan HPP. Jadi tolong Dinas Pertanian cek ke lapangan. Kenapa tengkulak ini tidak membeli gabah sesuai ketentuan HPP," harapnya.

Selain meminta pengawasan, para petani juga berharap adanya solusi jangka panjang dari pemerintah. Seperti pembentukan koperasi petani atau penyediaan tempat penampungan hasil panen milik pemerintah daerah yang dapat membeli gabah dengan harga yang layak. Dengan demikian, petani tidak lagi tergantung pada tengkulak yang cenderung menentukan harga sepihak.

Dinas Pertanian Kabupaten Seluma sendiri hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan para petani tersebut. Namun sejumlah pihak mendesak agar pemerintah daerah segera mengadakan forum dialog bersama petani, tengkulak. Serta perwakilan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak.

Situasi ini menjadi potret nyata bagaimana rantai distribusi hasil pertanian di tingkat bawah masih menyisakan banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen, terutama pemerintah. Jika dibiarkan, bukan hanya petani yang dirugikan. Namun ketahanan pangan daerah pun bisa terancam.