Koranradarseluma.net - Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ Achmad Nur Hidayat mengusulkan, agar pemerintah menerapkan skema subsidi langsung dalam distribusi LPG 3 kilogram, dibandingkan membatasi akses distribusi hanya hingga tingkat pangkalan.
Achmad menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan distribusi ini berpotensi memperumit kondisi ekonomi, terutama bagi masyarakat kecil. "Masyarakat yang sebelumnya dapat membeli LPG di warung sekitar rumah kini harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkannya," ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (1/2/2025).
Kebijakan penjualan gas LPG 3 kilogram dapat meningkatkan biaya logistik yang berpotensi mendorong inflasi nasional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Kenaikan biaya tersebut pada akhirnya akan berdampak pada harga jual barang dan jasa, yang kemudian turut berimbas pada harga kebutuhan pokok. Achmad juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait tekanan terhadap daya beli masyarakat akibat kebijakan ini.
"Kondisi ini dapat mengurangi kapasitas konsumsi rumah tangga, memperlambat pertumbuhan ekonomi sektor mikro, serta meningkatkan tekanan inflasi," katanya. Selain itu, ia menyoroti potensi monopoli harga di tingkat pangkalan. Jika akses masyarakat terhadap LPG 3 kg semakin terbatas, harga di pasar dapat menjadi tidak terkendali.
"Dalam sistem pasar, keterbatasan pasokan sering kali menyebabkan kenaikan harga. Jika pangkalan resmi tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat dengan cukup, maka ketidakseimbangan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memainkan harga," tambahnya.
Achmad menilai bahwa penerapan subsidi langsung akan lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah dapat menerapkan sistem berbasis subsidi langsung kepada kelompok masyarakat yang berhak, sehingga mereka tetap bisa membeli LPG dengan harga subsidi tanpa harus melalui jalur distribusi yang kompleks.
Ia juga menyarankan pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem kartu subsidi berbasis data, guna memastikan bahwa hanya penerima manfaat yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi. Selain itu, perluasan cakupan pangkalan resmi juga harus diprioritaskan agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap LPG dengan harga wajar.
Jika di suatu wilayah belum tersedia pangkalan dalam jarak yang wajar, maka kebijakan ini perlu ditinjau kembali atau diberikan pengecualian guna menghindari kesulitan bagi masyarakat.
Dengan pendekatan ini, Achmad meyakini bahwa pemerintah dapat menjaga ketepatan sasaran subsidi, khsusnya dalam penjualan gas LPG 3 kilogram tanpa menambah beban ekonomi bagi masyarakat kecil.