Koranradarseluma.net - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, merespons munculnya permintaan agar pejabat negara menggunakan transportasi umum. Nusron menilai permintaan ini tidak bersifat substansif.
"Soal naik apa itu, bagi saya tidak substansi. Itu hanya karikatif (sukarela) soal naik angkutan umum. Bisa jadi dalam situasi kondisi terdesak dan cepat, naik kendaraan umum bisa lebih mahal daripada naik mobil dan sepeda motor. Ya kan?," terang Nusron kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).
Nusron menyebut kalau permintaan ini muncul untuk menghilangkan pengawal bagi pejabat, maka dia lebih memilih menggunakan sepeda motor. Dia menilai dengan sepeda motor perjalanan bisa menjadi lebih cepat.
"Sebetulnya kalau tujuannya malah untuk itu, sekali-sekali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik sepeda motor. Atau sekali-kali jalan kaki kalau jalanan pendek, itu malah lebih pendek," sebut dia.
Permintaan masyarakat agar pejabat dapat menggunakan transportasi umum disampaikan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Ketum MTI, Tory Damantoro, menilai sudah semestinya pejabat meminimalisir penggunaan patwal di jalan raya.
"Filosofinya hidup di kota itu adalah hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semuanya meminta diprioritaskan akan terjadi kecemburuan sosial," kata Tory beberapa waktu yang lalu seperti dilansir detikOto.
MTI sepakat agar patwal hanya dibatasi untuk pejabat seperti Presiden dan Wakil Presiden. "Dalam keseharian dengan hirup pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.
Di Kota Jakarta, lanjut Djoko, layanan transportasi sudah tersambung. Setiap keluar dari hunian di Jakarta, tidak sampai 500 meter kita dipastikan mendapatkan halte atau bus stop angkutan umum.
"Artinya, ketersediaan layanan angkutan umum di Jakarta sudah sedemikian merata tidak jauh berbeda dengan kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. Angkutan umum yang tersedia di Jakarta sudah beragam, seperti ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT hingga MRT," jelas dia.
Dia mengatakan pejabat negara harus membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. "Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," kata dia.
"Diperlukan pejabat yang peka terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal yang langka di Indonesia, jika bisa menemukan pejabat yang mau setiap hari menggunakan kendaraan umum ke tempat kerja," ujar Djoko