Koranradarseluma.net - Miris, pemerintah daerah (Pemda) Seluma saat ini terhutang lebih kurang Rp2 miliar untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Yang tentunya akan berdampak dengan penonaktifan kartu sampai dengan pembayaran selesai dilakukan. Sebagian masyarakat yang ditanggung Jamkesda saat ini mulai menjerit.
Terkhusus yang sedang berobat untuk mendapatkan layanan Jamkesda. Hal ini terjadi imbas dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang kabarnya tidak mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH). Hanya ada penyaluran Rp7 miliar saja pada triwulan I yang bersumber dari DBH pajak rokok. Sehingga ada sebagian masyarakat peserta Jamkesda saat ini BPJS-nya masih aktif.
Jamkesda yang terhutang pada tahun 2024 saat ini kabarnya sedang diajukan untuk proses reviu oleh Apip. Setelah reviu barulah OPD bisa mengajukan pembayaran. Reviu memakan waktu sampai dengan dua minggu, kemudian pengajuan dari OPD selama dua minggu juga.
Maka diperkirakan pada bulan Maret Jamkesda ini baru bisa aktif kembali. Itupun apabila keuangan daerah sudah tersedia. Menariknya lagi, pemangku kebijakan di Kabupaten Seluma justru lebih mementingkan dan terkesan mendahulukan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tambahan penghasilan tetap (Siltap) yang gagal bayar pada tahun 2024. Hal itu lantaran saat ini TPP dan Siltap sudah selesai reviu.
Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma informasinya sudah menyetujui anggaran senilai Rp9,4 miliar untuk biaya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada 20 ribu masyarakat Kabupaten Seluma untuk tahun 2025. Kabupaten Seluma sudah meraih UHC yang artinya sudah 100 persen atau sekitar 18.000 jiwa terdaftar sebagai peserta BPJS.
"Saya mendesak Pemda Seluma untuk mengutamakan kegiatan yang urgent. Yang menyangkut hajat orang banyak. Saat ini sudah banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait BPJS yang tidak aktif. Kalau keterangan dari kepala BPJS Jamkesda saat ini mengalami penunggakan. Saya sangat berharap agar pemerintah daerah mencarikan solusi supaya Jamkesda ini dapat segera dibayarkan," kata Binanto, S.Pd anggota DPRD Seluma dari Partai Gelora, kemarin (23/1).
Binanto mengharapkan agar Pemda Seluma ke depan berbenah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya dalam penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. "Jangan sampai kalau sudah viral baru dicarikan solusi. Jangan sampailah harus No Viral No Justice (NVNJ). Kemarin itu ada yang sedang sakit ada yang mau operasi tetapi ada kendala BPJS mereka tidak aktif," imbuhnya.
Seperti yang dikabarkan sekitar Rp28 miliar belanja pemerintah daerah Kabupaten Seluma tahun 2024 gagal bayar. "Terkait dengan DBH ini saya sudah sampaikan dan mengharapkan agar pimpinan mengambil langkah untuk memastikan berapa banyak DBH yang terhutang dan berapa besar yang sudah dibayar oleh pemerintah provinsi," tutupnya.