koranradarseluma.net - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, bahwa rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak melibatkan konsesi apa pun, termasuk terkait status hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku.
"Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto. Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping," ujar Said Abdullah mengenai pertemuan Prabowo-Megawati kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).
Said menjelaskan bahwa pertemuan tersebut murni karena hubungan persahabatan lama antara Prabowo dan Megawati, tanpa kaitan dengan kasus hukum yang menjerat Hasto. Ia juga menegaskan bahwa Megawati menghormati proses hukum dan berharap penegakan hukum tetap menjadi panglima.
"Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau (Megawati) sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum," jelas Said.
Lebih lanjut, Said menekankan bahwa harapan Megawati terhadap Prabowo sebagai pemimpin nasional adalah agar ia menjadi pelopor dalam membangun politik hukum yang kuat dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Harapan ini sesuai dengan aspirasi kita semua. Hubungan baik antara Ibu Mega dan Presiden Prabowo didasarkan pada persahabatan lama yang tidak pernah retak," tambahnya.
Sementara itu, rencana pertemuan Prabowo-Megawati semakin menguat dan diakui oleh elite PDIP serta Gerindra. Pertemuan tersebut dikabarkan akan berlangsung dalam waktu dekat, menyesuaikan jadwal kedua tokoh nasional.