Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tegaskan Tak Ada Program 100 Hari Kerja

Rabu 06 Nov 2024 - 15:36 WIB
Reporter : Bacakoranradarseluma
Editor : Erlin Marfiansya

Koranradarseluma.net - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan kementerian yang dipimpinnya tidak memiliki program 100 kerja. Agus mengatakan kementeriannya, fokus pada realisasi 13 program prioritas yang bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto khususnya di sektor swasembada pangan, swasembada energi, dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita tidak ada (program) 100 hari, pokoknya kita akan kerjakan 13 program itu yang mengacu kepada arah kebijakan bapak presiden, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, kemudian orientasi beliau kepada masyarakat," ujar Agus seusai rapat kerja (raker) dengan Komisi XIII DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dalam pemaparannya di Komisi XIII DPR, Agus menyebutkan 13 program prioritasnya. Pertama, memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan. Kedua, memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan. Ketiga, penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM. 

Keempat, bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat sekitar UPT Permasyarakatan. Kelima, mengatasi permasalah overcapacity dan overcowding dengan solusi yang komprehensif. Keenam, penguatan layanan keimigrasian berbasis digital. Ketujuh, pengembangan autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional.

Kedelapan, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM). Kesembilan, penguatan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Kesepuluh, pengembangan lounge khusus untuk program.  Kesebelas, bakti sosial dengan sasaran wilayah perbatasan. Ke-12, membangun tambahan lapas modern super maximum, security dan lembaga pendidikan berstandar internasional.

Terakhir, meningkatkan kebanggaan lembaga pendidikan dengan mengembalikan nama Poltekim dan Poltekip menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

"Beberapa program imigrasi sudah kita sampaikan. Tadi ada beberapa masukan yang sudah disampaikan oleh anggota Komisi XIII dan nanti akan kita akomodasi untuk kebaikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada masa yang akan datang," pungkas Agus.

Kategori :