Diketahui, Diketahui, dalam catatan LHP BPK yang baru saja di terima tertanggal 16 Januari lalu, melalui Humas BPK, menyebutkan adanya permasalahan dalam Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Seluma.
Meliputi, Aspek Pemilihan Penyedia dalam Proses pemilihan penyedia atas lima kegiatan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah di lingkungan Disdikbud, 14 kegiatan pembangunan, rekonstruksi, dan peningkatan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Satu kegiatan pekerjaan pengadaan pelapis tebing pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais, tujuh kegiatan pembangunan, rekonstruksi, dan peningkatan jalan di lingkungan kelurahan, enam kegiatan pembangunan gedung dan bangunan di kelurahan belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
Serta pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi ditemukan adanya potensi kelebihan dalam pembayaran atas belanja jasa konsultansi konstruksi perencanaan dan pengawasan pada 11 SKPD. Serta Aspek Penyelesaian Pekerjaan dan Pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi.